Gereja Katolik Korea Selatan berupaya menjadi jembatan demi pemulihan hubungan dengan Utara

18/12/2014

Pemisahan Semenanjung Korea telah bertahan lebih lama daripada Perang Dingin, para pemimpin politik  berulang kali mencoba memulihkan hubungan. Tapi ketika ulang tahun ke-70 pemisahan tersebut  tahun depan, sekelompok rohaniwan Katolik di Korea Selatan melibatkan Gereja yang diakui pemerintah Korea Utara dengan harapan mengatasi dekade pemisahan dan konfrontasi di antara kedua negara.

Komite Rekonsiliasi Rakyat Korea akan mengadakan konferensi bersama Asosiasi Katolik Joseon yang diakui Pyongyang  tahun depan untuk menandai ulang tahun dan berdoa bagi perdamaian, dalam upaya terbaru oleh Gereja Katolik Korea Selatan untuk menjembatani kedua pihak.

“Tujuan Tuhan yang kita imani memberitahukan kita untuk mengatasi perpecahan dan konflik, berekonsiliasi dan kerukunan,” kata Pastor Lee Eun-hyung, sekjen organisasi itu di bawah Konferensi Waligereja Korea, kepada ucanews.com.

“Pemisahan ini mengajak kita, marilah kita bertemu dan berdoa bersama untuk mengatasi bahaya dan krisis saat ini. Tujuan  acara ini adalah menyatukan pikiran kita dalam doa bagi perdamaian.”

Pastor Lee mengatakan perwakilan dari kedua belah pihak setuju  untuk konferensi tersebut di Beijing bulan lalu, tetapi ia mengatakan tanggal dan tempat belum ditetapkan.

Kenferensi  ini memerlukan persetujuan pemerintah kedua Korea untuk setiap acara apapun.

Fokus utama Gereja Katolik  di Korea Selatan adalah melibatkan Korea Utara. Pada Mei, Kardinal Yeom Soo-jung, Uskup Agung Seoul, mengunjungi sebuah industri di Korea Utara, yang dikelola bersama-sama oleh kedua pemerintah.

Hirarki Korea Selatan juga mengundang tetangganya mengirim umat Katolik  terkait kunjungan Paus Fransiskus pada Agustus lalu, meskipun Pyongyang menolak tawaran itu.

Namun, kerjasama dengan Korea Utara tetap sensitif di negara yang masih secara teknis berperang dengan tetangganya.

“Tantangan terbesar adalah situasi politik antara Korea Selatan dan Korea Utara. Saya berharap pengaruh politik tidak mempengaruhi pertukaran agama atau pribadi,” kata Pastor Lee.

Korea Utara berada antara negara-negara yang sedikit memberikan kebebasan bagi umat Kristiani menjalankan iman mereka, seperti yang dilaporkan Open Doors, sebuah LSM berbasis di Amerika Serikat yang mendata penganiayaan agama di seluruh dunia.

Kesaksian para pembelot telah mendokumentasikan penjara dan eksekusi terhadap orang Kristen akibat mempraktekkan iman mereka.

Nasib Gereja di Korea Utara tidak bisa berkembang lebih luas akibat perbatasan, sementara  Gereja di Korea Selatan memiliki anggotanya hampir tiga kali lipat antara tahun 1985 dan 2005.

“Mereka (rezim Kim) melihat agama sebagai tantangan besar,” kata Andrei Lankov, seorang profesor di Seoul Kookmin University.

Gereja diakui negara sejak tahun 1988, namun para pembelot dan kelompok HAM menganggap pengakuan itu adalah palsu.

Pastor Lee sendiri mengakui bahwa tidak ada imam yang sah di negeri ini, tapi ia berharap bisa mencapai Korea Utara dengan latar belakang Katolik.

“Tidak ada imam tetapi ada orang-orang yang telah dibaptis. Ada orang-orang yang dibaptis sebelum pemisahan, dan ada juga orang yang terlibat dalam proses pertukaran agama yang telah dibaptis,” katanya.

Ditanya tentang kemungkinan adanya agen pemerintah antara perwakilan Katolik diakui, Pastor Lee mengatakan sulit untuk mengomentari sebuah “masalah internal”.

“Ada banyak hal yang mengecewakan bagi saya tentang kondisi keagamaan di Korea Utara, tapi beruntung ada kelompok yang mendorong pertemuan tersebut.”

Pastor Lee menegaskan bahwa usulan mereka yang sederhana akhirnya bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih besar untuk kepentingan semua.

“Meskipun sekarang hanya dengan rapat kecil dan sederhana, saya yakin suatu hari upaya ini akan menghasilkan buah yang besar  melalui campur tangan Tuhan.”

Sumber: ucanews.com